DJBC Menerapkan Sistem Pencatatan untuk Mencegah Pelanggaran Merek Dagang dan Hak Cipta

Indonesia telah mendorong pemegang merek dagang dan hak cipta untuk mencatat aset kekayaan intelektualnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sistem ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi pemalsuan merek dagang dan hak cipta melalui penangguhan sementara.

Diimplementasikan di bawah Peraturan Pemerintah Indonesia No. 20 (tahun 2017) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.04 / 2018, sistem mengatur impor dan ekspor barang yang melanggar. Sistem pencatatan yang dimulai 21 Juni 2018 ini merupakan skema ex-officio yang hanya berlaku untuk merek dagang dan hak cipta, sedangkan penangguhan sementara untuk aspek KI lainnya diwajibkan melalui skema yudisial.

Peraturan pemerintah tersebut menyatakan bahwa untuk mengajukan pencatatan ke DJBC harus diajukan oleh pemilik merek dagang terdaftar atau hak cipta yang juga berdomisili di Indonesia. Bagi pemilik merek dagang asing, pencatatan ke DJBC dapat diajukan oleh badan hukumnya atau kuasa hukum lokalnya di Indonesia.

Pengajuan catatan yang disetujui oleh DJBC akan berlaku dalam satu tahun dan dapat diperpanjang. Pencatatan tersebut akan memberi wewenang kepada petugas DJBC untuk menghentikan sementara impor dan ekspor barang yang diduga melanggar. Pejabat DJBC harus memberi tahu merek dagang atau pemegang hak cipta jika mereka menemukan bukti copyright infringement yang cukup yang diperoleh melalui pemeriksaan pabean atau melalui analisis intelijen berdasarkan sistem pencatatan IP DJBC.

Setelah diberitahukan, pemilik atau pemegang hak harus mengonfirmasi perintah penangguhan dengan DJBC dalam waktu dua hari setelah tanggal pemberitahuan. Setelah dikonfirmasi, mereka akan memberikan jaminan biaya operasional kepada DJBC sebesar Rp100.000.000, sekitar USD 7.200, dalam bentuk bank atau jaminan asuransi.

Merek dagang atau pemegang hak cipta kemudian harus mengajukan permintaan penangguhan kepada Ketua Pengadilan Niaga, dan Pengadilan mengeluarkan perintah tertulis kepada DJBC untuk melakukan penangguhan tersebut. Namun, penangguhan tidak dapat dilakukan jika barang yang dicurigai telah lolos pabean, karena barang tersebut akan dianggap sebagai barang milik negara yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang kepabeanan.

Pada awal tahun 2020, DJBC berhasil menangguhkan satu truk container berisi 858.240 pena palsu bertanda STANDARD AE7, merek terdaftar milik PT Standardpen Industries. Estimasi nilai barang sekitar Rp1.019.160.000 (USD 67.844) diimpor melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada tanggal 6 Desember 2019.

Peraturan ini efektif dalam mengurangi peredaran barang tiruan yang melanggar IP di pasaran. Melalui sistem ini, DJBC dapat segera memberitahukan kepada pemilik merek atau pemegang hak merek jika terdapat barang impor atau ekspor yang diduga melanggar IP. Hingga Januari 2020, terdapat tujuh merek dagang dan dua hak cipta yang tercatat dalam sistem. Menurut DJBC, hal ini tidak hanya mencegah pelanggaran IP tetapi juga menghilangkan risiko barang tiruan yang memengaruhi kesehatan dan keselamatan konsumen.

Misalnya, obat-obatan imitasi, kosmetik, dan suku cadang kendaraan dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk kejahatan terorganisir dan terorisme. Oleh karena itu, sistem penangguhan ex-officio ini dapat bermanfaat bagi merek dagang dan pemegang hak cipta, serta konsumen dan masyarakat luas.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *