Kemudahan Proses E-Litigasi di Indonesia

Tak bisa dipungkiri, di era Revolusi Industri 4.0, kebutuhan bisnis yang berfokus pada inovasi dan efisiensi kerja telah memicu persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu tidak jarang menimbulkan sengketa di bidang hukum. Bagi pelaku bisnis internasional, stigma penyelesaian sengketa melalui pengadilan masih dinilai kurang efektif dan efisien karena memakan waktu yang relatif lama dan mahal. 

Selain itu, penyelesaian perselisihan melalui pengadilan menempatkan para pihak pada posisi yang berlawanan, yaitu pemenang dan pecundang. Ini dianggap masalah yang tidak bisa dipecahkan. Lantas, bagaimana tanggapan lembaga peradilan untuk melawan stigma tersebut dalam rangka menciptakan suasana bisnis yang santai?

Padahal, peran kehakiman Mahkamah Agung (MA) turut berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis. Menanggapi gugatan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2019 yang menyangkut perkara elektronik dan pengelolaan persidangan. Tata kelola manajemen kasus dan proses uji coba yang awalnya manual kini bergerak ke arah otomatisasi. Sejak ayam jantan ramai pada Januari 2020, litigasi elektronik dipastikan berlaku di semua pengadilan. Litigasi elektronik pada dasarnya adalah pengembangan dari menu pengadilan elektronik yang terkait dengan aplikasi Case Tracking Information System (SIPP). Untuk kenyamanan, aplikasi ini menggunakan metode entri data tunggal untuk e-court dan SIPP.
Sidang elektronik (litigasi elektronik), termasuk pengajuan litigasi dan non litigasi / petisi / sanggahan / pembelaan, pengajuan rangkap, rangkap, pemeriksaan saksi, kesimpulan dan pembacaan putusan / putusan. Oleh karena itu, persidangan tertentu yang biasa dilakukan di pengadilan akan dialihkan ke sidang elektronik. Proses litigasi elektronik harus melalui beberapa tahapan, yang pertama adalah registrasi elektronik (aplikasi elektronik). Orang bisa muncul di pengadilan tanpa antri. Dengan teknologi yang cukup, seperti ponsel atau perangkat yang terkoneksi dengan internet, orang bisa langsung mendaftar. Dari segi waktu, tenaga dan biaya, terobosan ini sangat efektif.

Baca juga : Law 31 of 2000 about industrial design

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *