Regulasi untuk Desain Industri di Indonesia

Beberapa Perjanjian Internasional mengatur tentang perlindungan Desain Industri antara lain: The Paris Convention (diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 15 Tahun 1997), The TRIPs Agreement (diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994), Perjanjian Den Haag (Indonesia menjadi anggota Perjanjian ini pada tahun 1950), Perjanjian Locarno dan Konvensi Berne (diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997).

Berbeda dengan negara lain, seperti Thailand, perlindungan Desain Industri di Indonesia diberikan berdasarkan regulasi spesifiknya sendiri dan bukan sebagai bagian dari regulasi Paten. Undang Undang Desain Industri di Indonesia pada dasarnya diatur dalam 3 peraturan pokok berikut, yaitu: Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tanggal 20 Desember 2000 (Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Implementasi UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tanggal 4 Januari 2005 dan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan The World Trade Organisation Agreement (TRIPs).

Baca juga : Perlindungan Terhadap Desain Industri di Indonesia

Implementasi Nasional

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri adalah ciptaan suatu bentuk, konfigurasi, atau susunan garis atau warna, atau kombinasinya dalam bentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan. dalam pola tiga atau dua dimensi dan digunakan untuk menghasilkan produk, barang atau komoditas industri dan kerajinan tangan.

Berdasarkan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000 Indonesia menganut asas first to file dalam kaitannya dengan perlindungan Desain Industri. Oleh karena itu, pihak yang pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai Pemegang Hak kecuali jika terbukti sebaliknya.

Aplikasi Desain Industri di Indonesia dapat diminta untuk:

1. Satu produk

Menurut Pasal 13 (a) UU No. 31 Tahun 2000, permohonan semacam ini diajukan untuk seluruh ciptaan yang diterapkan dalam suatu produk sebagai satu Desain Industri atau satu kesatuan produk dan komponen produk yang menghasilkan Desain Industri. Misalnya, aplikasi yang mengajukan cangkir meminta perlindungan Desain Industri untuk setiap komponen dan pembuatan cangkir tersebut, mis. ornamen, pegangan, bentuk cangkir, dll.

2. Desain Parsial

Berdasarkan Pasal 13 (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 juncto Pasal 6 ayat (1) (g) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, permohonan semacam ini diajukan untuk meminta perlindungan hanya untuk sebagian. dari kreasi yang diterapkan dalam suatu produk sebagai salah satu Desain Industri. Misalnya, permohonan yang diajukan untuk meminta perlindungan hanya pada bagian tertentu dari cangkir, yaitu: desain ornamen atau gagangnya, dll.

3. Set produk

Berdasarkan Pasal 13 (b) UU No. 13 Tahun 2000, permohonan Desain Industri juga dapat diajukan untuk beberapa produk / Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang sekelas. Misalnya, permohonan Desain Industri dapat diajukan untuk satu set cup, saucer, dan pitcher; atau untuk pulpen dan tutupnya, dll.

Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan dan diberikan selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan, tanpa pembaruan.

Baca juga : Regulasi Indonesia terkait Izin Tinggal Terbatas Di Masa Pandemi Covid-19

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *